ILMU POLITIK


DEFINISI ILMU POLITIK

ONTOLOGI: Ilmu tentang hakikat sesuatu/benda/hal/aspek yang dikaji.
EPISTEMOLOGI: Bagaimana “ontologi” itu dipelajari.
AKSIOLOGI: Untuk apa ilmu tersebut.
Definisi ilmu Politik dipandang dari tiga aspek tersebut

ONTOLOGI POLITIK

-Ontologis Politik: Kajian2 dalam ilmu politik
-Miriam budiharjo: Negara, Kekuasaan, Pengambilan kebijakan, Kebijakan publik, Pembagian kekuasaan.
-Gerry Stoker dan David Marsh: Institusi politik/pemerintahan ( Aspek formal politik ), Proses sosial ( aktivitas informal )‏
-Ramlan Surbakti: Usaha warga negara mewujudkan kebaikan bersama, Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, Mencari dan mempertahankan kekuasaan, Kebijakan publik, Konflik memperebutkan sumberdaya penting.
Awang: Kekuasaan, Nilai, Kepentingan

EPISTEMOLOGIS POLITIK

-Epistemologis Politik: Dimaknai sebagai pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik dan tradisi dalam ilmu politik
-Pendekatan2 dalam ilmu politik: Tradisionalism, Behavioralism, Post Behavioralism, Marxisme, Rational Choice, Institutionalism ( Old dan New ), Feminism, Normative theory, Intepretive theory.
-Tradisi dalam ilmu politik: Positivism, Intrepretive
-Tidak ada pendekatan yang paling baik, saling melengkapi.

AKSIOLOGI POLITIK

-Aksiologi politik: Untuk apa ilmu politik itu?
-Aristoteles ( penganut pendekatan tradisionalism ) says that: Politik itu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Bagaimana dengan penganut pendekatan lainnya??
-Untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah negara, ilmu politik sebagai salah satu medianya
-So, bisa juga Ilmu politik itu tidak independen. Gabung dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya???

Positivism vs Intrepretive

-Positivism: Metode yang matematisè data diolah dan dikuantifikasi secara matematis. Dengan cara ini peneliti bisa mengesampingkan kepentingan dan nilai yang mereka miliki untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Intrepretive: sebaliknya, nilai dan intrepetasi mempengaruhi analisa fenomena politik.
-Positivism: Bebas nilaiè penelitian ilmu politik harus objektif.  Tujuan ilmu politik bukan untuk wujudkan kehidupan yang lebih baik, tapi hanya menjelaskan, memahami dan menggambarkan fenomena politik secara realistis. Tidak bicara soal benar-salah. Ilmu politik dianggap sebagai ilmu murni, bukan terapan. Intrepretive: Intepretasi terhadap fenomena politik sangat penting, karena subyek fenomena politik ( manusia ) adalah makluk sosial, bukan kajian ilmiah

Beberapa Kelemahan

-Ilmu politik tidak dapat, dan tidak akan dapat menjadi sains dalam artian yang sebenarnya. Terlampau banyak variables yang harus dikontrol ketika orang harus menjelaskan gejala politik.
-Perilaku orang seringkali tak bisa ditebak dan tak terpola. Perilaku manusia yang tampak hanya memperlihatkan sebagian dari gejala.
-Kuantifikasi itu tidak akan mencapai hasil yang sesungguhnya. Sejumlah gejala sosial dan politik tidaklah dapat dikuantifikasi.
-Di dalam banyak hal sejumlah persoalan politik melibatkan masalah moral dan etika.
-Interdisipliner penting, tapi jadi diri dan kekhasan ilmu politik tetap harus ada

PETA LEMBAGA NEGARA(Pasca Amandemen UUD )‏
Representation bodies
Governing Bodies
Support Bodies
Judiciary Bodies
Election Bodies
Monetary Body
Auditing Body
Independent Body

Representation Bodies
-MPR, DPR, DPRD, DPD
-MPR: Mengubah dan menetapkan UUD, Melantik Presiden dan Wapres
-DPR: Legislasi, Budgeting, Monitoring
-DPRD: Menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain terkait pelaksanaan otonomi daerah
-DPD: Legislasi ( Mengajukan RUU ), Monitoring Otda
-Kedudukan DPD merupakan Check and Balance dalam kekuasaan Lembaga legislatif
-Konstitusi tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai tugas dan kewenangan DPD

Governing Bodies
-Presiden dan Wapres, Dewan penasehat presiden, Kementerian negara, Pemerintah Daerah
-Presiden dan Wakil presiden, Kewenangannya:
-Eksekutif: Hankam ( Kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU, meyatakan keadaan darurat, perang, dll ), Hubungan internasional ( mengangkat duta dan Konsul ), Kebijakan politik ( memberikan amnesti, dll )‏
-Legislasi: Menetapkan PP, Mengajukan RUU, Menetapkan Perpu
-Yudikasi: Memberikan grasi dan rehabilitasi
-Realisasi dari kewenangan ini terbentuk beberapa lembaga tinggi negara
-Dewan pertimbangan presiden, kewenangannya: Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden
-Kementerian negara: Membidangi urusan tertentu dalam negara
-Pemerintah daerah, provinsi, kota: Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang dijalnkan oleh pemerintah pusat

Support Bodies
-TNI dan POLRI
-TNI ( AU, AD, AL ), Kewenangannya: Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
-Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangannya: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum'

Judiciary Bodies
-MA, MK dan Badan lainnya
-MA, Kewenangannya: Mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
-MA membawahi 4 lembaga peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN,  Peradilan Militer
-MK, Kewenangannya: Menguji UU terhadap UUD, Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus atas perselisihan hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggarana oleh Presidan dan atau Wapres
-Istilah yang diberikan untuk MK adalah Penjaga Konstitusi ( The Guardian of Constitution )‏
-Badan2 lainnya kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
-Kekuasaan kehakiman adalah bagian dari Criminal Justice System. Maka badan yang terkait adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga pemasyarakatan, dan lembaga lain yang terkait dengan hukum semisal KPK

Election Bodies
-Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu
-KPU, kewenangannya menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wapres, Legislatif
-KPU bersifat nasional, mandiri dan tetap
-Bawaslu mengawasi jalannya pemilu
-Di daerah ada KPUD, dan Panwaslu

Monetary Body
-Bank Sentral ( Bank Indonesia )‏
-BI punya kewenangan dalam bidang moneter.
-BI punya spesifikasi khusus dalam bidang moneter, untuk itu harus independen dan terpisah dari lembaga tinggi lainnya
-Namun BI punya kewajiban melakukan laporan terbuka terhdap masyarakat melalui media tentang rencana dan pelaksanaan kebijakan moneter setiap awal tahun. Wajib lapor secara tertulis kepada Presiden dan Wapres tentang pelaksanaan kebijakan moneter

 Auditing Body
-Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )‏
-Kewengannya: Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
-BPK mempunyai fungsi audit terhadap pengelolaan keuangan negara
-Kedudukannya yang independen dan diatur dalam konstitusi memberikan kedudukan yang kuat dan harus terpisah dari governing bodies

Independent Body
-Komisi Yudisial ( KY )‏
-Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
-KY berada dalam Bab kekuasaan kehakiman. Namun dari kewenangan yang diberikan, KY tidak termasuk dalam Judiciary Bodies
Lembaga- lembaga tersebut disebut sebagai Supra struktur Politik
-Supra struktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi atau lembaga- lembaga pembuat keputusan politik yang sah, lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sikap masa bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi dan kebijakan-kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat diberi nama yang berbeda-beda Montesquieu memberi nama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut teori dikhotomi dikenal sebagai lembaga pembuat keputusan dan pembuat pelaksana keputusan.


Komentar

  1. artikel diatas sudah saya baca dan thanks saya dapat pencerahan dari artikel ini.

    BalasHapus

Posting Komentar